Indotech.eu.org - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan resmi peresmian 15 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru. Dengan tambahan ini, total MPP di Indonesia kini mencapai 206 unit, tersebar di berbagai daerah di tanah air.
Peresmian tersebut dilakukan dalam acara bersama Mal Pelayanan Publik di Jakarta pada Senin (24/6/2024). Anas menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan jumlah MPP di luar Jawa, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya terbatas pada pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan konsep Indonesia-Sentris yang tidak hanya mengacu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik.
Menurut Anas, keberadaan pusat pelayanan publik ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan fungsi pelayanan, salah satunya melalui survei yang melibatkan masyarakat untuk memantau kinerja pelayanan yang disediakan.
"Diharapkan kepada bupati, wali kota, dan pemerintah daerah lainnya untuk melakukan survei setiap enam bulan minimal. Survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepuasan masyarakat terhadap MPP meningkat," ujar Anas.
Untuk memastikan hal ini terlaksana, Anas meminta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB untuk aktif melakukan survei lapangan dan memantau indikator-indikator kinerja pelayanan publik.
Anas menambahkan bahwa ia telah meninjau beberapa MPP yang telah diresmikan secara online, dan mendorong setiap daerah untuk memenuhi syarat dan indikator yang telah ditetapkan untuk MPP.
Pada tahun 2023, hasil pemantauan kinerja MPP menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam penyelenggaraan MPP. Oleh karena itu, Anas merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif melibatkan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP.
Anas juga memberikan apresiasi kepada 15 kepala daerah yang telah menghadirkan MPP di wilayahnya masing-masing. Ia berharap MPP tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat, SKPD, Sekretaris Daerah, dan Forkopimda yang telah mengikuti peresmian MPP secara online di 15 kabupaten/kota tadi. Pelayanan publik merupakan inti dari pemerintahan ini, dan kita harus fokus pada memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," pungkas Anas.
Berikut adalah daftar MPP yang diresmikan:
1. Kabupaten Labuhan Batu Utara: 31 instansi dan 160 layanan
2. Kabupaten Tanah Datar: 14 instansi dan 103 layanan
3. Kabupaten Kampar: 17 instansi dan 264 layanan
4. Kabupaten Muaro Jambi: 18 instansi dan 99 layanan
5. Kabupaten Rejang Lebong: 25 instansi dan 95 layanan
6. Kabupaten Bogor: 28 instansi dan 86 layanan
7. Kabupaten Indramayu: 31 instansi dan 160 layanan
8. Kabupaten Jombang: 12 instansi dan 52 layanan
9. Kabupaten Mojokerto: 29 instansi dan 155 layanan
10. Kota Bima: 13 instansi dan 76 layanan
11. Kabupaten Timor Tengah Selatan: 19 instansi dan 140 layanan
12. Kabupaten Gunung Mas: 22 instansi dan 123 layanan
13. Kabupaten Buton: 11 instansi dan 76 layanan
14. Kabupaten Kolaka: 13 instansi dan 99 layanan
15. Kabupaten Luwu: 17 instansi dan 102 layanan
Dengan semakin banyaknya MPP yang hadir, diharapkan pelayanan publik di berbagai daerah dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.
(_id)
