Indotech.eu.org - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memimpin upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dengan fokus pada renovasi rumah bagi warga prasejahtera. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi hunian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa program bedah rumah tidak layak huni dilakukan secara gotong royong melibatkan berbagai pihak, termasuk pemkab, pemerintahan desa, swasta, dan dukungan dari pemerintah pusat. Ini menjadi bukti sinergi yang kuat dalam membantu masyarakat Banyuwangi.
Salah satu aspek penting dari program ini adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga melalui perbaikan rumah yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik seperti sirkulasi udara dan air bersih, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
Menurut Ipuk, kepala desa di Banyuwangi diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran perbaikan rumah melalui dana desa dan alokasi dana khusus. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kondisi hunian warga miskin setiap tahunnya.
Ahmad Faishol, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 390 rumah telah direnovasi menggunakan dana dari pemerintah desa dan pemkab. Pada tahun 2024, program ini tetap berlanjut dengan alokasi tambahan dari pemerintah desa dan kerjasama dengan berbagai pihak.
Secara keseluruhan, sekitar 1.300 rumah tidak layak huni di Banyuwangi telah direnovasi pada tahun 2023 dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemkab, pemerintahan desa, dan sejumlah pihak lainnya. Program ini menjadi langkah nyata dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur hunian yang lebih baik dan sehat.
(_id)
