Indotech.eu.org - Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia mengungkapkan bahwa kurangnya sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam pencatatan kasus stunting di lapangan.
Agus Suprapto, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pengumpulan data stunting dilakukan melalui Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). "Pengumpulan data via e-PPGBM dilakukan selama bulan Juni, termasuk pengukuran dan penimbangan balita. Proses ini memerlukan tenaga dan waktu yang cukup besar," ujarnya pada Jumat malam.
Proses pengumpulan data dimulai dari posyandu, kemudian dilaporkan ke tim percepatan penurunan stunting tingkat desa (TPPS), lalu ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Suprapto menjelaskan bahwa proses ini memerlukan waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan pengumpulan data di e-PPGBM.
Suprapto meminta seluruh aparat daerah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan input data melalui e-PPGBM selama satu minggu tersebut. "Diharapkan semua daerah dapat memaksimalkan input data pengukuran dan penimbangan balita," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa posyandu dapat saling membantu dengan dukungan pemerintah daerah. "Kita bisa membantu posyandu yang mengalami masalah. Namun yang jelas, daerah-daerah telah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program ini," tambahnya.
Hingga Jumat, 89 persen data dari posyandu telah masuk ke dalam sistem e-PPGBM. Mengenai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024, pemerintah terus berupaya keras untuk mencapai tujuan tersebut dengan bekerja lintas sektor. "Pemerintah terus bekerja keras dengan koordinasi dan kolaborasi semua sektor pemerintah, di mana 19 kementerian dan lembaga bersama-sama mengembangkan program-program mereka," jelas Suprapto.
Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan stunting dan mencapai target yang telah ditetapkan.
(_id)
