Iklan

Iklan

,

Iklan

Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 Disepakati DPR RI dan Pemerintah

, Tuesday, July 09, 2024 WIB Last Updated 2024-07-09T17:51:25Z
Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025 Disepakati DPR RI dan Pemerintah


Indotech Post - Dalam sebuah langkah penting untuk masa depan Indonesia, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati rencana kerja pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2025. Kesepakatan ini dibacakan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 yang berlangsung di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Kesepakatan Tiga Pilar

Dalam rapat yang berlangsung pada Selasa (9/7/2024), Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa Banggar dan pemerintah telah mencapai kata sepakat terkait program kerja dan kebijakan pemerintahan tahun 2025. "Banggar dan pemerintah menyepakati rencana program kerja dan kebijakan pemerintah 2025," ujarnya di hadapan para anggota dewan.

Terdapat tiga hal utama yang menjadi inti kesepakatan tersebut. Pertama, Banggar DPR RI berkomitmen memberikan kelonggaran seluas-luasnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar dapat menjalankan visi dan misinya dengan optimal. "Banggar DPR RI berkomitmen untuk memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi presiden terpilih dalam hal ini Prabowo agar dapat menjalankan visi misinya," kata Cucun.

Kedua, rencana kerja pemerintah (RKP) harus memuat arah kebijakan yang sesuai dengan visi misi presiden terpilih, sesuai dengan peraturan perundangan. "Dalam rangka memberikan kelonggaran terhadap presiden terpilih untuk menjalankan visi misinya sesuai dengan peraturan perundangan, rencana kerja pemerintah (RKP) perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih," tutur Cucun.

Ketiga, pemerintah akan memutakhirkan RKP menjadi Peraturan Presiden (Perpres) RKP 2025 untuk penyusunan nota keuangan tahun 2025. "Pemerintah memutakhirkan RKP menjadi Perpres RKP 2025 untuk penyusunan nota keuangan 2025," jelasnya. Hal ini akan dilakukan dengan mengacu pada hasil pembicaraan RAPBN 2025 dan RKP 2025, serta sinkronisasi dengan RAPBN dan hasil pendalaman trilateral meeting koordinasi daerah dan perkembangan kondisi lainnya.

Delapan Poin Prioritas Nasional

Kesepakatan ini tidak hanya berhenti pada tiga pilar utama, tetapi juga mencakup delapan poin prioritas nasional yang akan menjadi fokus pembangunan dalam RKP 2025. Berikut adalah rincian dari delapan poin tersebut:

  • Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia: Pemerintah akan berfokus pada penguatan ideologi Pancasila serta menjamin kebebasan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
  • Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara: Upaya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru akan terus digalakkan.
  • Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, dorongan terhadap kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi menjadi prioritas utama.
  • Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia: Fokus pada teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
  • Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam: Melanjutkan sterilisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  • Pembangunan dari Desa dan Bawah: Upaya pembangunan dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan akan terus dilakukan.
  • Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi: Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, serta penyelundupan.
  • Penyelarasan Kehidupan dengan Lingkungan: Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Komitmen Bersama untuk Indonesia yang Lebih Baik

Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan tersebut, Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat mendukung program kerja dan kebijakan yang telah disepakati.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan visi dan misi Prabowo-Gibran dapat terwujud dengan baik, membawa perubahan positif, dan mendorong kemajuan yang merata di seluruh pelosok negeri. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di tahun-tahun mendatang.




(*)

Terbaru Lainnya

TERKINI LAINNYA
REGIONAL