Indotech Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti masalah klasik yang masih menghantui birokrasi di Indonesia, yaitu prosedur yang rumit dan tidak sinkron. Dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Senin, 8 Juli 2024, Jokowi menyampaikan kekhawatirannya tentang kondisi ini.
“Walapun deregulasi sudah banyak dilakukan, walau birokratisasi sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak dalam praktek di lapangan,” ujar Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi menekankan bahwa meskipun deregulasi dan birokratisasi telah banyak dilakukan untuk mempermudah proses perizinan, kenyataannya di lapangan masih banyak prosedur yang rumit dan tidak efisien. “Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” tegasnya.
Menurut Jokowi, regulasi yang tidak sinkron dan prosedur yang rumit seringkali menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah karena mudah disalahkan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, ia meminta agar regulasi yang ada disinkronkan dan prosedur disederhanakan agar pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur,” kata Jokowi. “Agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” tambahnya.
Pentingnya Fleksibilitas dan Akuntabilitas
Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar bisa lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Untuk mencapainya, Indonesia tidak boleh terbelenggu dengan prosedur yang rumit.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus pada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini,” jelas Jokowi.
Dukungan BPK dalam Transisi Pemerintahan
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan bahwa masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2024 dan akan digantikan oleh Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendukung transisi pemerintahan yang sedang berlangsung.
“Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, nanti saya akan digantikan oleh Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Jokowi. “Saya harapkan dukungan BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik,” lanjutnya.
Jokowi juga meminta BPK untuk mendukung perbaikan ekosistem pemerintah yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi terhadap hasil. Ia yakin bahwa pemerintahan Prabowo akan memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Saya yakin pemerintahan saat ini dan pres terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Selain itu, Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap anggaran tahun 2023. Hal ini penting agar pengelolaan APBN dan APBD ke depan semakin baik.
Predikat WTP dari BPK
Dalam acara tersebut, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah tahun 2023. Namun, Jokowi menekankan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tutur Jokowi. “Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tambahnya.
Dengan berbagai pernyataan tersebut, Jokowi mengingatkan kembali pentingnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh elemen bangsa dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
(*)
