Indotech.eu.org - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo resmi mengesahkan peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Perda ini disahkan setelah melalui proses panjang selama hampir dua tahun, menunggu hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, menjelaskan bahwa Perda ini merupakan yang paling lama prosesnya karena harus menunggu hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur selama satu tahun. “Memang Raperda ini paling lama prosesnya, hampir dua tahun. Ini karena menunggu hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur sekitar satu tahun lamanya,” ujar Sunarto.
Perda ini mengatur tempat-tempat yang dikategorikan sebagai kawasan tanpa rokok, namun rincian spesifik mengenai tempat-tempat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati (Perbup). Sunarto juga meminta bupati untuk membangun fasilitas bagi para perokok agar kebutuhan mereka tetap diakomodasi. “Perda ini selain sebagai mandatory dari pusat, tapi juga sebagai implementasi Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten ramah anak,” tambah Sunarto.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengapresiasi pengesahan Perda ini dan berkomitmen untuk segera membuat Perbup yang mengatur tempat-tempat bebas asap rokok serta sanksi bagi pelanggar. “Nanti Perbup akan segera kami buat, termasuk rincian tempat-tempat yang dilarang termasuk dengan sanksi yang diberikan bagi pelanggar,” jelas Sugiri.
Sugiri juga menekankan pentingnya menyediakan ruang bagi para perokok, mengingat kontribusi mereka melalui pajak rokok. “Perokok tidak boleh termarjinalkan karena bayar pajak melalui pita cukai, kita harus fasilitasi, dana DBHCHT juga berdampak pada pembangunan daerah maupun bantuan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya Perda ini, Ponorogo berupaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung terciptanya kabupaten ramah anak.
(_id)
